Generasi Milenial dan Cetak Biru Literasi

Sejak Orde Baru hingga masa Reformasi kini, kabar yang tidak enak didengar tentang daya literasi bangsa Indonesia selalu didengungkan. Kabar itu apalagi kalau bukan soal minat baca-tulis yang rendah.  Di dalam KBBI V, literasi didefinisikan sebagai ‘kemampuan membaca dan menulis’. Namun, pengertian literasi lebih luas maknanya daripada sekadar baca-tulis.
Nielsen Consumer & Media View (CMV) pada kuartal II 2016 menerbitkan hasil survei di 11 kota di Indonesia tentang minat membaca media cetak dan buku pada generasi milenial. Hasilnya sangat mengejutkan.
Ada 17.000 responden berusia 10 sampai 19 tahun yang mengikuti survei ini. Minat membaca Generasi Milenial atau sering juga disebut Gen-Z ini tinggal 11% untuk buku dan untuk media massa cetak tinggal 9%.  Para Gen-Z itu lebih tinggi minatnya untuk berolahraga (44%), menonton televisi (32%), mendengarkan musik (22%), dan meramban internet (17%). Data ini semestinya makin membuat kita cemas soal keliterasian.
Masih ada data lain yang lebih miris. Selang sebulan setelah Kemendikbud meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Februari 2016, John Miller, President of Central Connecticut State University (CCSU) di New Britain, Connecticut, AS, seperti dikutip banyak media dunia menyampaikan hasil risetnya tentang peringkat negara di dunia terkait tren perilaku membaca dan keliterasian.
Miller dan timnya mulai mengkaji data dari 200 negara demi mengidentifikasi peringkat keliterasian sebuah negara, tetapi mereka hanya menemukan informasi dan data yang dapat dipercaya pada 61 negara yang kemudian dipublikasikan. Hasilnya, Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara itu. Artinya, Indonesia adalah negara terburuk kedua dalam soal keliterasian—satu tingkat berada di bawah Thailand dan di atas Botswana.
Mengapa literasi itu penting? Di dalam UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk), literasi didefinisikan sebagai berikut: “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya”. Jadi, tampak bahwa kemampuan literasi itu menjadi krusial di tengah derasnya arus informasi serta perkembangna ilmu pengetahuan dan teknologi.
Inilah yang dikatakan Miller dalam pengantar hasil risetnya, "Apa yang ditampilkan oleh pemeringkatan ini (riset CCSU) terkait keliterasian dunia sangat menyarankan dan menunjukkan bahwa berbagai jenis perilaku literasi sangat penting bagi keberhasilan individu suatu bangsa dalam ekonomi berbasis pengetahuan yang menentukan masa depan global kita.”
Atas dasar kajian tersebut terungkaplah bahwa keandalan literasi sangat menentukan sukses individu suatu bangsa, apalagi dalam menghadapi tantangan global masa depan. Di sisi lain, Indonesia boleh dikatakan justru tidak memiliki cetak biru pengembangan daya literasi, kecuali sebatas program-program yang sifatnya parsial. Bahkan, Kemendikbud era Anies Baswedan dengan gagah memaklumkan Gerakan Literasi, tetapi yang terjadi pelaksanaannya juga parsial. Tiap-tiap direktorat membuat program sendiri tanpa memiliki satu cetak biru yang berlaku secara nasional. Padahal, tujuan yang ingin dicapai adalah sama.
Ignas Kleden (1999) dalam makalahnya berjudul “Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi tentang Kebudayaan” menuliskan “Secara singkat, baik atau buruk, masa kini di Indonesia ditandai oleh teknologi, birokrasi, hukum dan ekonomi kapitalis, dan keadaan ini tidak memungkinkan lagi orang hanya mengandalkan kelisanan tanpa dukungan keberaksaraan sama sekali.”
Artinya, produk tulisan dan bacaan sudah mutlak harus diproduksi sebanyak mungkin untuk memberikan informasi, pengetahuan baru, bahkan hiburan kepada masyarakat sebagai bentuk pencerahan hidup—contohnya pada karya-karya fiksi. Menarik sekali pendapat Ignas bahwa kita jangan termakan oleh simpati-simpati romantis dari bangsa lain seperti pendapat bahwa bangsa Indonesia lebih cocok mengembangkan tradisi lisan yang sudah membudaya. Kita harus mempersiapkan generasi selanjutnya untuk bertarung dalam ekonomi kapitalis yang menurut Miller ke depan akan sangat bergantung pada ekonomi berbasis pengetahuan. Jika tetap mengabaikan literasi, bersiaplah untuk gigit jari. Jika tidak ada cetak biru program literasi secara nasional, bersiaplah untuk gagal.

Bersiap pada Era Disrupsi

Pakar manajemen, Rhenald Kasali, menyampaikan sebuah sindiran dalam tulisannya berjudul “Efek Disrupsi: ‘Besok’ Menjadi Hari ini” (Kompas.com, 24/3). Saat ia menonton “Earth 2050” yang ditayangkan kanal BBC, ia tersenyum-senyum. “Ketika para scientist di berbagai belahan dunia tengah membawa “hari esok” (The Future) ke hari ini, kita banyak menemukan pemimpin, politisi, birokrat, bahkan juga pengusaha dan eksekutif yang masih membawa logika “masa lalu” (The Past) ke dalam pijakan hari ini,” tulisnya.
“Tengok saja aturan-aturan yang berbelit-belit, cara pandang mereka dalam memberantas korupsi, penanganan UMKM, kampanye-kampanye politik yang mereka lakukan, kata-kata yang mereka ucapkan dalam berbagai spanduk dan video yang kita saksikan dalam kanal Youtube, cara penanganan banjir, metode-metode dalam pertanian, sampai ekspor-impor dan kebijakan di sektor keuangan.”
Dalam soal karya dan keberaksaraan, Rhenald kembali menyindir, “Melalui tayangan Earth 2050 tadi saya mulai paham apa yang tengah dikerjakan para ilmuwan di seluruh dunia. Ketika mereka sudah memasuki dunia dengan penilaian “impact” (apa yang telah kamu hasilkan dan berdampak pada kehidupan), ilmuwan-ilmuwan kampus kita baru saja belajar menulis karya ilmiah agar dimuat dalam jurnal internasional dan disitasi via Scopus.”
Kesimpulannya, bagaimana mau menghasilkan generasi muda yang literat jika teladan yang ditunjukkan oleh para pemimpin, politikus, birokrat, akademisi, bahkan pengusaha dan eksekutif di Indonesia adalah antiliterasi. Mereka jarang atau bahkan tidak membaca dan menulis, tetapi secara berapi-api “berbual” di media-media dengan pandangan-pandangannya yang usang.
Era Disrupsi—perubahan radikal yang sangat cepat dan tercerabut dari akar tradisinya—telah muncul di depan mata. Sementara itu, daya keliterasian bangsa kita sebagai fondasi awal tidak makin mengukuh. Ada yang salah dalam bangsa ini meskipun para pakar dan cendekiawan telah berbusa-busa mengingatkannya.
Walaupun begitu, satu harapan tersurat terkait cetak biru literasi bahwa akhirnya Presiden Jokowi mengesahkan UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Pada UU inilah isitilah ‘literasi dan budaya literasi’ mulai disebut. RUU ini sebelumnya merupakan inisiatif DPR sejak 2014 dan cikal bakal RUU ini sudah direkomendasikan sejak Kongres Perbukuan Nasional I tahun 1995.
Disadari bahwa bagaimanapun cetak biru peningkatan daya literasi bangsa memerlukan payung hukum yang lebih tinggi yaitu UU, tidak lagi sebatas PP atau Permen. Selain itu, UU ini semestinya mendorong para pemangku kepentingan perbukuan untuk melakukan riset literasi sendiri jika kita tidak ingin bergantung pada riset-riset lembaga asing atau internasional yang belum tentu memahami karakteristik keliterasian bangsa Indonesia.

Mulai dari Apa dan Siapa

Cetak biru peningkatan daya literasi semestinya bermula dari hasil riset keliterasian seperti yang sebelumnya disebutkan, lalu dikembangkan menjadi dua pokok soal, yaitu apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Belajar dari Proyek Penyediaan Buku Bacaan Sekolah Dasar (PPBBSD) yang pernah diluncurkan oleh pemerintah Orba atau lebih dikenal dengan nama Proyek Inpres, penerbitan buku secara besar-besaran tidak menjamin peningkatan minat baca. Apalagi, kemudian diketahui bahwa banyak buku proyek pemerintah itu tidak layak baca karena ditulis dan diterbitkan secara asal-asalan. Mengapa? Karena saat proyek itu diadakan, bertumbuhlah para penerbit “dadakan” yang hanya mengejar keuntungan semata. Kondisi ini masih terjadi hingga tahun 2000-an.
Mulai dari apa yang dibaca adalah menyiapkan buku-buku dalam tiga kategori, yaitu 1) buku yang wajib dibaca (required reading); 2) buku yang direkomendasikan untuk dibaca (recommended reading); 3) buku pengetahuan umum yang bebas untuk dibaca (general knowledge). Cetak biru peningkatan daya literasi harus menyiapkan daftar untuk dua kategori buku (1 dan 2) pada setiap satuan pendidikan. Saat peserta didik akan masuk ke perguruan tinggi maka mereka dapat dites tentang bacaannya itu dan kemampuannya membaca.
Program penilaian dan pengadaan buku yang dipersiapkan pemerintah ke depan harus mengacu pada kebutuhan buku-buku tersebut. Di dalam aktivitas membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai, harus lebih ditekankan aktivitas membaca secara menye­nangkan dengan penyediaan bahan bacaan yang menarik bagi anak-anak.
Apa indikator buku menarik itu? Saya pernah menulis juga di sini bahwa buku yang menarik adalah buku yang memiliki daya gugah (mendorong seseorang untuk terus membaca), daya ubah (mendorong seseorang untuk berubah ke arah lebih baik), dan daya pikat (mengandung unsur estetis dari segi desain dan tata letaknya). Namun, ketiga faktor itu harus didukung pemahaman tentang perjenjangan (leveling) yang didasarkan pada kemampuan membaca dan tingkat usia pembaca sasaran.
Siapa yang berperan dan mendorong semua ini? Tidak pelak pemerintah, pelaku perbukuan, dan masyarakat, termasuk orangtua dan guru. Pemerintah telah berkewajiban menghadirkan negara dalam soal peningkatan daya literasi ini, terutama dikuatkan dengan UU Sisbuk. Begitupun para pelaku perbukuan sudah mulai diperhatikan hak dan kewajibannya, termasuk profesionalitasnya melalui program sertifikasi dan akreditasi. Pada masanya nanti tidak lagi setiap orang sembarang menulis dan menerbitkan buku, tetapi harus ada jaminan mereka memang menghasilkan buku-buku yang bermutu sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik.
Orangtua dan guru memiliki peran menumbuhkan daya literasi melalui rumah dan sekolah. Di kedua tempat itulah pangkal daya literasi diasah dengan berperannya orangtua serta guru mengenalkan kegiatan literasi yang menyenangkan.  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) menyebutkan ada sembilan kegiatan yang termasuk pengenalan literasi awal, yaitu membaca buku, bercerita, menyanyikan lagu-lagu, bermain dengan mainan alfabet, berbicara tentang hal-hal yang dilakukan, berbicara tentang bacaan, bermain permainan kata, menulis surat atau kata-kata, membaca tanda-tanda dan label secara nyaring.
Tinggal mengecek apakah orangtua melakukan beberapa dari sembilan kegiatan itu di rumah bersama anak-anaknya? Begitu juga dengan guru. Terkadang kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu hanya sekadar anak disuruh membaca dengan bahan bacaan yang tersedia, lalu sang guru melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan literasi.
Semua negara sekarang menghadapi tantangan Generasi Milenial yang makin tidak sudi untuk membaca, termasuk negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia seperti Finlandia. Beberapa negara mulai serius memperkuat kembali fondasi literasi mereka dengan menyasar target anak-anak dan remaja. Lalu, Indonesia? Kita sama dengan negara-negara itu ketika akhirnya Negara mengeluarkan UU Sisbuk. Ini momentum sejatinya jika kita memang benar-benar ingin berubah.
Lalu, saatnya menanti bagaimana cetak biru keliterasian itu disusun dan disiapkan oleh pemerintah bersama-sama cendekiawan di negeri ini untuk melejitkan bangsa Indonesia pada masa dua puluh tahun yang akan datang. Sudah tidak terbantahkan bahwa daya literasi akan mendorong percepatan kemajuan sebuah bangsa di segala bidang. Jika kita hanya sibuk berwacana, apalagi mengeluhkan soal minat baca-tulis yang seperti lagu lama tak merdu, bersiaplah untuk menempatkan diri sebagai pecundang literasi.
sumber :
krjogja.com/